Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai Akbar menanggapi rumor yang beredar bahwa saat ini terjadi kelangkaan pupuk di Kabupaten Sinjai.
"Sebenarnya tidak terjadi kelangkaan pupuk. Semua tersedia hanya karena ada mekanisme yang belum terpenuhi ditingkat bawah," ungkap Akbar, Senin (11/5/2020).
Karena itu Akbar mendesak kepada para distributor dalam jangka waktu satu minggu kedepan dapat memenuhi kebutuhan ditingkat pengecer maupun para petani.
"Sesuai dengan hasil keputusan bersama (rapat), distributor berjanji dalam waktu satu minggu kedepan akan memberikan pemenuhan kepada pengecer. Tetapi jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka kami akan memberikan sanksi," tegasnya.
Tindakan sanksi itu, lanjut Akbar yakni mengurangi kebutuhan wilayah. Misalnya, ada distributor yang sebelumnya memenuhi kebutuhan enam wilayah itu akan dikurangi.
"Kami akan kurangi menjadi dua saja pemenuhan kebutuhannya. Jadi empat kita kurangi," tandasnya.
Apalagi sambung Akbar, ini sangat beresiko tinggi, sebab kalau sektor pertanian yang gagal maka dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB masyarakat Sinjai.
"Karena sektor pertanian ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan," pungkasnya.
Dengan begitu Pemerintah Daerah selaku distributor resmi tentu ketus Akbar, akan mengambil langkah tegas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan.
"Kalaupun pihak distributor tidak mampu melakukan hal itu (kesepakatan), maka pemkab akan mengambil langkah yakni pemutusan kerja dan menunjuk pihak lain yang dianggap bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhan kepada kelompok tani," jelas Ketua Pengawas Penyaluran Pupuk tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Sinjai Hj.Sitti Marwatiah mengatakan bahwa, pihaknya juga akan turun langsung melakukan pengawasan ditingkat bawah. Apalagi, menurutnya pupuk ini tidak langkah.
"Pupuk sebenarnya ada hanya saja penyalurannya yang sedikit bermasalah," katanya.(*)