Dalam arahannya, Mukhlis Isma menyampaikan bahwa sosialisasi ini sebagai wujud dari pelaksanaan Aksi ke empat dari delapan aksi yang harus dilakukan dalam penanganan stunting di Daerah.
"Perbup tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dalam menentukan priotitas alokasi penggunaan dana desa untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa," katanya.
Sosialisasi ini juga mendukung terbentuknya komitmen bersama antara perangkat daerah, camat, kepala desa, puskesmas dan masyarakat dalam upaya intervensi pengurangan stunting terintegrasi secara optimal. (*)