Kasatgas Wilayah 8 Korsupgah KPK (Dian Patria) memyampaikan beberapa hal mengenai pencegahan korupsi.
Dari hasil kajian KPK, kondisi sebuah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah cenderung berkembang lebih lambat dari pada wilayah yang sumber daya alam terbatas.
"Penyebab utama integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama pilkada," kata Dian Patria.
Dari segi administratif, pencapaian lebih pada pemenuhan aspek administratif, masih terbatas pada aspek subtansial.
"Sulawesi Selatan sendiri berada di utrutan 13 skor MCP Pemda per 9 November 2020," sambungnya.
Netralitas masih sangat menjadi penting dalam pencegahan korupsi, dikarenakan salah satunya penyebab korupsi lingkup Pemerintah disebabkan oleh pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN tergantung selera pembuat kebijakan.
"Juga Confict Of Interest, pemberian izin pengadaan barang dab jasa, oengelolaan pajak daerah dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu. Problem mimicry, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait," jelasnya.
3 persoalan bangsa, orang serakah bersatu, pemerintah lemah, masyarakat membiarkan. 3 solusi bangsa, orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berfikir kedalam sebelum menyalahkan orang lain.
Wakil Gubernur Sulsel mengapresiasi peran KPK dalam memberantas korupsi di daerah. Hal itu dia sampaikan saat mengikuti Rapat monitoring dan evaluasi MCP di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel.
"Kami berterima kasih bahwa KPK siap mendampingi kami untuk memonitoring dan evaluasi. Semoga ini terus berjalan progressive dan termonitor dengan baik,” ujar Andi Sudirman.
"Kehadiran KPK artinya siap bersinergi dalam rangka penciptaan system birokrasi yang profesional, bersih dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Sulawesi Selatan," lanjutnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kordinator wilayah 8 KPK RI ( Kumbul Kusdiwijanto) Bupati/Walikota Se Sulsel, Sekda Se Sulsel, Inspektorat daerah.(**)