Hal itu tercermin usai semua pasangan calon diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi, dilanjutkan pertanyaan panelis untuk semua pasangan calon. Pertanyaan yang dibacakan oleh moderator debat, Nur Fadillah Mappaselleng berkaitan manajemen reformasi birokrasi di beberapa sektor.
"Apa bila saudara terpilih menjadi Bupati Bulukumba, bagaimana manajemen reformasi birokrasi di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, PTSP, dan penanganan Covid-19 yang saudara lakukan, baik jangka menengah maupun jangka panjang," kata Nur Fadillah membacakan pertanyaan panelis yang dialamatkan kepada semua pasangan calon.
Pertanyaan ini lebih dulu dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2, selanjutnya pasangan calon nomor 3, Tomy Satria-Andi Makkasau dan berturut-turut Paslon nomor 4 dan 1.
Menjawab pertanyaan panelis, Tomy Satria yang menjawab tentang PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa hal ini sudah dulakukan oleh pemerintahan saat ini, AM Sukri A Sappewali-Tomy Satria Yulianto (ST15). Dimana diketahui tahap pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai representasi PTSP telah dilakukan di era kepemimpinan Sukri-Tomy.
"Di sektor layanan-layanan perizinan. itulah yang saya sebutkan tadi bahwa pasangan ini akan melanjutkan Mal Pelayanan Publik sebagai one stop service (baca: PTSP), sehingga masyarakat kita tidak perlu kemana-mana ketika mereka mengurus izin-izin yang dibutuhkan, baik izin usaha maupun izin-izin yang lain," kata Tomy Satria.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Tomy Satria telah mempersembahkan bukti di saat sebagian masih menawarkan janji. Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa pasangan yang menggunakan tagline "Kacamatayya" ini percaya tentang pembangunan daerah harus berkelanjutan.
"Pada hari ini saya menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Bulukumba, karena saya masih Wakil Bupati Bulukumba, dan kami percaya pada kotinuitas pembangunan. Kami akan melanjutkan, penguatan layanan pendidikan terutama pada one stop service dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik. Kita tidak ingin lagi ke depan, ketika masyarakat kita mengurus izin akan berpindah dari tempat ke tempat yang lain, berpindah dari kantor ke kantor yang lain. Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik kita memastikan masyarakat mengurus izinnya pada satu tempat," papar Tomy.
Sebelumnya dijelaskan pula manajemen perubahan yang menurutnya satu dari delapan area reformasi birokrasi. Maka upaya paling utama yang harus dilakukan dalam manajemen perubahan adalah paradigma dari ASN terkait dengan bagaimana selama ini mereka bertindak sebagai publik administration berubah bagaimana mereka memberikan pelayanan dengan pro aktif memberikan service axcellent kepada masyarakat Bulukumba.
"Disektor pendidikan, IPM kita harus dinaikan dengan upaya-upaya memberikan pendidikan gratis di sektor SD dan SMP (sebagai tanggung jawab pemerintah kabupaten). Dan di Sektor pemuda dan mahasiswa memberikan pendidikan beasiswa baik non akademik maupun prestasi akademik," ungkapnya.
Di sektor yang lain, lanjut Tomy, pihaknya telah melakukan inovasi, mulai dari jemput bola. seperti yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan tokoh masyarakat adat, bekerjsama organisasi difabel dan kelompok masyarakat lainnya.
"Ada juga kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, yang tujuannya tidak meletakkan lagi SKPD-SKPD sebagai publik administrasi, tapi mereka pro aktif agar indeks kepuasan publik terhadap kehadiran birokrasi kita semakin meningkat dari waktu ke waktu," tandasnya.(Muh Yunus)