Terkait hal tersebut, LPP FKIK yang dalam hal ini ketua, sekretaris, dan angggota LPP melakukan pertemuan dengan pimpinan yakni Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Jum'at, 08 Januari 2021 untuk melakukan pengkajian ulang terhadap berkas seluruh kandidat calon ketua Dema-F yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa seluruh kandidat dinyatakan lolos berkas yang ditandatangani dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
Namun, pada Minggu, 10 Januari 2021 HMJ Farmasi kembali melayangkan surat tuntutan kepada LPP FKIK yang berisi permintaan verifikasi ulang berkas calon kandidat Dema-F secara terbuka dan dihadiri oleh pimpinan fakultas dan masing masing ketua prodi serta meminta LPP FKIK dan pimpinan FKIK dalam proses pemilma berpegang pada juknis dan buku saku mahasiswa.
Menanggapi surat tuntutan tersebut, LPP FKIK melayangkan surat balasan kepada HMJ Farmasi yang berisi penegasan bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan LPP FKIK sesuai dengan hasil musyawarah dan telah sesuai dengan juknis dan buku pedoman tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Disaat bersamaan, pada Senin, 11 Januari 2021, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengadakan rapat yang mengundang seluruh jajaran wakil dekan, ketua prodi farmasi, ketua LPP dan sekretaris LPP serta 3 perwakilan anggota LPP untuk membahas permasalahan tersebut.
"Namun disayangkan tidak sesuai dengan prosedural dan cacat administrasi karena rapat tersebut tanpa persetujuan LPP dan tidak mengundang secara formal seluruh ketua prodi serta Senat Mahasiswa yang berwenang sebagai pengawas pemilma kali ini" terang Alfiqri Pramana Adiputra selaku Ketua LPP FKIK.
Dari hasil rapat tersebut, hadirlah Surat Rekomendasi kepada LPP FKIK untuk menentapkan hanya satu kandidat yang lolos. Menanggapi surat rekomendasi tersebut Ketua LPP FKIK melalui release media ini menyatakan menolak secara tegas rekomendasi tersebut dan akan tetap melanjutkan tahapan pemilma selanjutnya.
"Berita acara yang hadir pada rapat pimpinan hanya bersifat rekomendasi untuk LPP FKIK dan secara tegas LPP FKIK menolak surat rekomendasi tersebut karena tidak sesuai prosedural dan cacat administrasi serta terkesan mengintervensi LPP FKIK sebagai lembaga independen yang menjalanakan prosedur sesuai juknis dan buku pedoman," jelas ketua LPP FKIK yang akrab disapa fiqri.
Ia juga menambahkan LPP FKIK yang awalnya yang dianggap tidak independent dan ditunggangi kepentingan kemudian mempertanyakan siapa yang sebenarnya punya kepentingan dalam Pemilma ini dengan adanya surat rekomendasi yang keluar pada saat pertemuan itu. "Kami menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun baik itu Dekan maupun ketua prodi. Seluruh keputusan yang hadir di LPP itu hadir atas sesuai prinsip musyawarah mufakat yang sesuai dengan juknis dan buku pedoman tahun ini. Dengan adanya surat rekomendasi dari Dekan FKIK ini sudah terlihat bahwa kontestasi pemilihan ini bukanlah kontestasi pemilihan mahasiswa namun pemilihan oleh birokrasi, " tambah Fiqri.
LPP FKIK menolak surat rekomendasi dari Dekan Fakultas karena dalam juknis pemilma verifikasi berkas dilakukan oleh LPP bukan oleh unsur pimpinan fakultas. Pelaksanaan pemilma akan tetap dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan selalu menjaga independensi LPP dan menolak seluruh kepentingan diluar kepentingan mahasiswa jelas Ketua LPP.(Andi Rini)