Tidak tanggung-tanggung, aksi demo buruh tersebut di ikuti oleh 20 provinsi, dari 150 kabupaten kota, melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan dan menurunkan puluhan ribu buru untuk berunjuk rasa.
"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada senin besok (12/4/2021) ini, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan," katan Said dalam konferensi pers virtual dikutip Minggu (11/4/2021).
Demo buruh tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau. Lalu Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB dan beberapa provinsi lainnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan buruh akan datang ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Sementara di daerah, mereka akan berorasi di kantor gubernur, bupati atau wali kota.
Melalui konferensi pers yang digelar secara online, Said Iqbal selaku Ketua KSPI menjelaskan unjuk rasa yang akan digelar memiliki 3 tuntutan utama.
3 Tuntutan tersebut, yakni:
1. Menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut dan membatalkan UU Ciptaker khususnya kluster ketenagakerjaan.
2. Memberlakukan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2021.
3. Menuntut perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dan tidak dicicil.
Said juga memastikan, aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan Satgas Covid-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya.
Sementara itu, aksi demonstrasi besar-besaran pada senin besok mendapat dukungan dari sebagian honorer K2.
Menurut Koordinator Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2 IB) Riyanto Agung Subekti, mereka siap bergabung demi menyampaikan aspirasi agar diangkat menjadi PNS.
"Kami honorer K2 khususnya tenaga teknis dan administrasi ingin menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengangkat kami sebagai PNS," tegas Riyanto kepada awak media (11/4/2021).
Report : Andi Ross
Editor : Redaksi II