Hal itu diungkapkan Bronwyn Robbins saat membuka forum inspirasi peningkatan pelayanan publik untuk Sulsel yang melayani, inovatif dan berkarakter di Hotel Claro, Kamis, 11 November 2021. Dia mengatakan, Bantaeng telah mempermudah akses layanan administrasi kependudukan yang menjadi dasar pemenuhan hak-hak sipil.
Kemudahan akses ini terwujud berkat inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LAKBD) melalui program Kutabako. Program ini bahkan sudah mulai direplikasi di daerah lain.
"Program ini menyentuh masyarakat rentan. Seperti kita ketahui bersama, dokumen kependudukan adalah langkah awal mengentaskan kemiskinan. Ini adalah pelayanan dasar untuk menyentuh program jaminan lainnya," jelas Bronwyn.
Dia juga menambahkan, pada dasarnya, program ini sangat tepat untuk menjadi inspirasi daerah lain. Melalui forum inspirasi ini, dia berharap Bantaeng bisa berbagi kebaikan untuk daerah lainnya di Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin juga mendapatkan penghargaan dari Kompak dan Pemprov Sulsel. Penghargaan setinggi-tingginya ini diberikan atas komitmen Bupati Bantaeng untuk kemudahan pelayanan publik di Bantaeng.
"Kami memantau terus progres di Bantaeng ini. Dan Perkembangannya sangat luar biasa," jelas dia.
Tim Leader Kompak di Sulsel, Anna Winoto mengatakan, Bantaeng memiliki inovasi yang terus memudahkan layanan publik. Hal ini sama yang dilakukan oleh Kabupaten Pangkep. Kedua daerah ini memiliki benang merah yang spesifik terkait dengan inovasi.
"Pertama, Bantaeng dan Pangkep secara spesifik ingin terus menjangkau masyarakat-masyarakat yang sulit terjangkau untuk pemenuhan hak-hak dasar," jelas dia.
Dia menambahkan, Bantaeng juga telah berhasil menitik beratkan peran masyarakat untuk pembangunan di daerahnya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ini terlihat jelas, terutama dalam setiap inovasi.
"Ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilatih dan dimobilisasi untuk menentukan masa depan desa mereka masing-masing," tambahnya.
Dia juga mengakui jika Bantaeng telah mendorong kerja sama yang baik untuk semua stakeholder. Menurut dia, kerja sama semua pihak berhasil mewujudkan pelayanan publik yang menyentuh lapisan terkecil di masyarakat.
"Ada kerja sama yang baik. Misalnya anggaran operasional Kordukcapil yang dibantu dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan OPD lainnya," jelas dia.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat juga mengakui kerja praktis Bupati Bantaeng. Dia menyebut, bupati bergelar doktor pemerintahan itu telah memecahkan kondisi sosial kemasyarakatan di Bantaeng dalam waktu yang cepat.
"Angka kemiskinan di Bantaeng terus menurun berkat pemenuhan hak dasar ini. Bupati Bantaeng ini memang kerjanya baik, cepat dan tuntas," jelas dia.
*Sudut Pandang Lain*
Dalam sesi diskusi, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menjadi narasumber bersama dengan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Dalam diskusi itu, Ilham Azikin bercerita tentang peran semua pihak dalam upaya mendekatkan layanan publik ini.
"Pemerintah daerah memang miliki kemampuan untuk melaksanakan inovasi ini. Tetapi kami percaya, itu tidak akan sempurna jika tidak ada orang di luar pemerintahan yang mendukung kami," jelas dia.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sulsel ini menyebut hal itu dengan istilah sudut pandang lain. "Kita membutuhkan sudut pandang lain, kacamata yang lebih tajam untuk membaca persoalan-persoalan yang kompleks di masyarakat," kata dia.
Dia menambahkan, pemerintah mengakui membutuhkan banyak hal tentang kondisi sosial kemasyarakatan. Setelah itu, semua pihak harus memberikan solusi atas kondisi itu.
"Kita (pemerintah) tentu akan membackup semuanya. Mulai dari sisi regulasi dan kepastian pelayanan," jelas dia.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani juga memberikan apresiasi untuk Bupati Bantaeng. Dia menyebut inovasi ini sebenarnya juga pernah dilaksanakan di Luwu Utara, tetapi tidak begitu maksimal. Oleh karena itu, dia mengaku senang denga upaya-upaya pelibatan peran masyarakat yang dilakukan di Bantaeng.(*)