 |
Masyarakat kabupaten bulukumba merespon festival tersebut dengan antusias, namun yang sangat di sayangkan karna masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes).
Hal tersebut di buktikan dari beberapa video yang beredar, terlihat masih banyak masyarakat yang tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker sebagai alat pelindung dari virus covid-19, termasuk varian omicron yang hari ini menjadi ketakutan pemerintah pusat.
Hal ini mengundang perhatian salah satu organisasi kemahasiswaan di kabupaten bulukumba, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
Andry jusliandi yang merupakan putra asli Daerah dan juga pengurus cabang SEMMI Kabupaten Bulukumba sangat menyayangkan kinerja dari pihak kepolisian dalam hal ini polres bulukumba yang bertugas untuk menertibkan segala bentuk pelanggaran prokes.
Menurutnya polres bulukumba di duga lalai menerapkan Intruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 tentang tugas khusus Polri dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian covid-19.
" Kami sangat menyayangkan kinerja polres bulukumba, lebih khusus untuk kapolres yang kami duga kuat telah lalai dalam menjalankan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020", ungkap nya kepada awak media. Minggu (06/02/22).
"Padahal sudah jelas tertera Inpres nomor 6 tahun 2020 di poin ke 5 bagian a yang berbunyi, Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota dengan mengarahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat,"Tandas nya
Andry akrab sapaan nya merupakan Mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Makassar, mendesak Polda Sulsel untuk segera mengevaluasi kinerja kapolres Bulukumba yang di duga lalai dalam menerapkan Inpres dan surat edaran Mendagri tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 varian omicron.
" Kami dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dengan tegas mendesak Polda Sulsel untuk mengevaluasi Kapolres Bulukumba, karna kami duga kuat tidak tegas dalam menjalankan inpres dan lalai dalam menerapkan surat edaran mendagri,"Pungkas andry
"Kami juga sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah, seharusnya kegiatan pestival seperti ini mesti di perhatikan dari segi keselamatan masyarakat agar terhindar dari virus covid-19, apalagi dengan muncul nya varian omicron,"Tutupnya. (Indra Maulana)