 |
BULUKUMBA - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kian hangat menjadi topik perbincangan Di Kabupaten Bulukumba.
Penyaluran yang di lakukan PT.POS Kabupaten Bulukumba dinilai mengundang kerumunan dan sarat pelanggaran Prokes.
Aliansi Investigasi PEMA Bersatu pun angkat bicara menyoal hal tersebut.
Ketua Aliansi Investigasi PEMA Bersatu, Yusran menilai pemerintah daerah seolah menutup mata terkait hal tersebut.
"Ini harusnya menjadi atensi Pemda. Apalagi, Pemda telah berkomitmen untuk tidak mengizinkan sejumlah kegiatan yang dapat mengundang kerumunan, Sementara kerumunan terjadi di penyaluran BPNT tersebut, lantas kemana Pemda, seolah menutup mata", ucap Yusran yang di temui di bilangan kota Bulukumba, Jumat, 4 Maret 2022 malam.
Menurutnya, Harusnya PT.POS Indonesia Kabupaten Bulukumba melakukan koordinasi terlebih dahulu kepihak Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan mengingat kondisi masih dalam keadaaan pandemi Covid 19.
"Ini kan harusnya PT.POS melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan sebelum melakukan penyaluran, tapi klo sudah begini kita tinggal berdoa Semoga kerumunan yang terjadi tidak menimbulkan klaster baru nantinya", terangnya.
Yusran pun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa menyikapi dugaan pelanggaran Prokes tersebut yang seolah sangat berbanding terbalik dengan komitmen Pemerintah Daerah.
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan Aksi unjuk rasa mempertanyakan kepada Pemda terkait dugaan pelanggaran Prokes yang di lakukan PT POS dalam hal penyaluran BPNT. Jangan terkesan Pemda ini menutup mata dan tidak komitmen dengan aturan yang telah di tetapkan", tegas Yusran.
Untuk diketahui, PT POS Indonesia di percaya oleh Kementerian Sosial dalam hal penyaluran BPNT tahun 2022 setelah sebelumnya dikelola oleh Bank Mandiri sebagai mitra Himbara.