 |
Hal ini menyusul pemasukan lalu lintas hewan ternak jelang Idul Adha atau yang dikenal dengan hari raya kurban juga sudah cukup intens.
Bersama dengan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Misbawati A Wawo, Kepala Karantina Pertanian Makassar, Lutfie Natsir menghadiri langsung rakor, yang dilaksanakan di Ruang Asisten III Setda Bulukumba, Senin 20 Juni 2022.
Ia didampingi oleh Koordinator Bidang Karantina Hewan, Sandra Diah Widhiyana.
Dalam pembahasannya, rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi antar stakeholder dalam pencegahan PMK.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk pencegahan PMK dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu di tingkat daerah ataupun pemerintah pusat.
Walaupun Sulawesi Selatan masih zona hijau (belum ada kasus PMK), namun langkah – langkah mitigasi terus dilakukan agar hewan ternak yang dilalulintaskan di Sulawesi Selatan dapat dipastikan sehat dan terbebas dari PMK.
“Berdasarkan himbauan dari Kepala Badan Karantina, kami dari Karantina Pertanian Makassar telah mempunyai langkah–langkah mitigasi," tutur Luthfie.
"Yang pertama, karantina mempunyai SOP yang ketat untuk mencegah tersebarnya penyakit PMK ini. Jadi sebelum hewan ternak itu dilalulintaskan ada masa karantina 14 hari untuk melihat, mengamati dan memastikan hewan ternak itu bebas dari PMK," terangnya.
Yang kedua, tambahnya, Karantina Pertanian Makassar juga melakukan desinfeksi terhadap alat angkut ketika ternak masuk ke Sulawesi Selatan.
Dan menetapkan tempat – tempat pemilik ternak sebagai tempat pemeriksaan tindakan karantina untuk mempermudah langkah mitigasi dan pencegahan penyakit PMK.
Selain Karantina Pertanian Makassar, Rakor yang dipimpin oleh Misbawati A Wawo ini, juga turut dihadiri beberapa stakeholder terkait.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari rakor ini, para penyuluh peternakan di Kabupaten Bulukumba dapat lebih aktif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya PMK, termasuk bentuk penanganan dan pencegahannya.
Para penyuluh peternakan juga dapat melibatkan para peternak agar dapat proaktif melakukan pengamanan swakarsa.
Selain itu, pemeriksaan lalu lintas ternak di daerah pemeriksaan atau cek point juga harus diaktifkan, begitupun dengan pengidentifikasian pelabuhan – pelabuhan yang tidak resmi.
Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga sangat diharapkan untuk mengantisipasi pencegahan PMK ini.
Suriya Darma dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bulukumba menyampaikan ke depan pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan lintas sektor, mengingat jalur masuk sapi di Bulukumba sangat terbuka karena pantai Bulukumba cukup panjang.
"Tentu potensi masuknya di pelabuhan pelabuhan yang ada di Bulukumba. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan di sepanjang pantai," bebernya.
Olehnya itu, tambah Suriya peran masyarakat dan pemerintah setempat sangat penting untuk memantau dan melaporkan jika ada hewan ternak sapi yang masuk di wilayahnya masing-masing.***