 |
| Seminar Nasional "Integrasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Perspektif peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", yang dilaksanakan di Hotel Lepolonia Medan (Doc.Puspen Kemendagri) |
MEDAN, SULSELLIMA - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Zanariah, M.Si hadir sebagai Narasumber pada Seminar Nasional "Integrasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Perspektif peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", yang dilaksanakan di Hotel Lepolonia Medan, Selasa 5 Juli 2022.
Turut hadir sebagai narasumber yaitu Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial , KemenPPN/Bappenas; Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB, Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
Turut hadir sebagai peserta antara lain Lintas Kementerian/KL terkait, Dinas yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi dan Kab/Kota wilayah Sumatera, serta Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kunjungi Bantaeng, Tim Sekretariat Wapres Lakukan Analisa Program Asuransi Peternakan
Direktur SUPD IV Ir. Zanariah, M.Si yang akrab dipanggil Zana dalam paparannya mengenai "Sinkronisasi Program dan Anggaran Bangga Kencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" menyampaikan bahwa salah satu peran pemerintah pusat ialah menentukan target, menetapkan kebijakan nasional dan pedoman perencanaan penganggaran sebagai guidance pemerintah daerah dalam melaksanakan program kegiatan Bangga Kencana.
"Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas," ujarnya.
Program ini juga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".
"Serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu 'Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia', Mengangkat dan Menggairahkan kembali Program KB guna menyongsong tercapainya Bonus Demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030," ucap Zana.
Zana menambahkan, Kemendagri mempunyai peran antara lain memberikan fasilitasi dukungan kebijakan dalam rangka pencapaian target nasional Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, termasuk pelaksanaan program kegiatan Bangga Kencana.
Di samping itu memastikan program kegiatan yang mendukung pencapaian Target Nasional Urusan Pengendalian Penduduk dan KB tercantum dalam dokumen perencanaan daerah melalui sinkronisasi perencanaan serta memastikan ketersediaan alokasi APBD sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.
"Dan melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah yang mendukung pencapaian target nasional urusan pengendalian penduduk dan KB, sesuai dengan kewenangan daerah," kata Zana lagi.
Melalui pertemuan ini, Kemendagri berharap adanya penyerasian kebijakan/regulasi antar sektor di tingkat nasional yang mendukung pelaksanaan Bangga Kencana di daerah, adanya penguatan koordinasi antara OPD Provinsi yang menangani pengendalian penduduk dan KB dengan OPD Kab/Kota dalam hal pelaksanaan program prioritas, pencapaian tarhet program, dan pelaporan, perluasan advokasi kepada pimpinan dan pengambil kebijakan di daerah mengenai urgensi perencanaan dan penganggaran program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian target nasional. ***