 |
Kedua perusahaan ini memang sedang merancang pembangkit listrik terbarukan di Bantaeng. Di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Perjanjian kerja sama ini diawali dengan persentase dari President Director PT Voith Hydro Indonesia, Abhisek Mehta. PT Voith sendiri sedang menjajaki peluang potensi pembangkit listrik tenaga air di beberapa titik di Kabupaten Bantaeng.
Direktur Utama PT Binatek Reka Energy, Erwin Jahja dalam kesempatan itu, mengatakan, pihak Binatek telah melakukan studi kelayakan terkait dengan rencana pengembangan PLTB dan PLTS itu. Dia menyebut, untuk tahap ini, PT Binatek akan fokus untuk mengembangkan PLTS di kawasan Pa'jukukang.
"Ada beberapa project yang akan kita develop di Bantaeng. Tetapi kita akan fokus untuk pengembangan PLTS ini," jelas dia.
Sedangkan untuk mengembangan PLTB, pihaknya mengajak Pemkab Bantaeng untuk bersama dengan PT Binatek untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dan PT PLN. "Untuk PLTB, PT Binatek akan bersama dengan Pemkab Bantaeng akan melakukan pertemuan dengan PT PLN dan Kementerian terkait," jelas dia.
Dia menambahkan, PT Binatek berharap proyek ini bisa segera direalisasikan secepat mungkin. Menurutnya, pasokan energi listrik ini nantinya akan dijual kepada setiap tenant yang ada di Kawasan Industri Bantaeng.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin turut bertanda tangan dalam perjanjian kerja sama itu. Selain Bupati Bantaeng, dua pihak lainnya yang bertanda tangan adalah Direktur Utama PT Binatek Reka Energy, Erwin Jahja serta Assosiaction PT Pasifik Jaya Utama, Muhammad Tugeur Arijayo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Bantaeng diproyeksikan bakal memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Uniknya, kincir dari pembangkit dibangun di kawasan perairan laut Bantaeng. Adapun estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai USD200 juta atau setara Rp2,8 triliun.
Selain pembangkit listrik tenaga bayu, kedua perusahaan ini berencana membangun PLTS di Kawasan Industri Bantaeng.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menyambut baik rencana kedua perusahaan itu. Dia menyebut, jika terlaksana dengan baik, rencana ini adalah yang pertama di Indonesia.
Bupati bergelar doktor pemerintahan ini meminta agar kedua perusahaan ini menyusun daftar list kebutuhan perizinan untuk proyek-proyek ini. Dia mengaku, akan ikut membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah pusat untuk kegiatan itu.***