 |
Kondisi ini membuat Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Pasilambena (DPP GMPP) geram dan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sul-Sel, Senin 18 Juli 2022.
Aksi ini sebagai wujud protes terhadap pemerintah, terutama BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang diduga bermain dan lamban dalam penyaluran bantuan.
Bahkan dengan tegas, massa demonstran dari DPP GMPP meminta kepala BPBD Selayar untuk dievaluasi dari jabatannya.
Ketua DPP GMPP, Arkam menilai bantuan Rp8 Miliyar dari Pemprov yang di tangani BPBB lambat.
"Sangat disayangkan jika bantuan itu tidak disalurkan secepatnya. Kami minta Pemprov lakukan evaluasi dan mencopot kepala BPBD yang tidak becus," katanya.
Sementara koordinator lapangan Aksi, Virgo Karseka menegaskan kinerja BPBD Selayar diduga melakukan praktik terselubung dalam proses penyaluran bantuan.
"Kami duga ada praktik-praktik setan dalam proses penyalurannya. BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga menutup informasi yang seharusnya menjadi konsumsi publik," tegasnya.
Kadis BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima massa aksi mengatakan, penyalurannya bantuan mengalami keterlambatan karena banyaknya regulasi dan syarat - syarat yang harus dilalui.
"Makanya perlu kehati - hatian karena ini anggaran Besar, katanya.
Massa demo mengaku akan kembali melakukan aksi jika realisasi anggaran tak dikucurkan 100 persen.
Ia juga menilai ada kejanggalan atas penyaluran bantuan Rp8 Miliar untuk korban bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar.***