SELAYAR, SULSELLIMA.COM - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan 10 orang yang diduga memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena kelalaian petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini terungkap ketika mereka menunjukkan KTP Elektronik kepada petugas KPPS.
Ilustrasi Pemilihan Ulang
Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Herawaty Mufid, S.H., ke-10 pemilik KTP elektronik tersebut diberi surat suara dengan jenis yang berbeda-beda oleh petugas KPPS, sesuai kategori pemilih masing-masing.
"10 Pemilik KTP Elektronik tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan di 3 TPS," ungkap Herawaty Mufid.
PSU direncanakan akan dilakukan di TPS 021 dan TPS 017 di Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, serta TPS 002 di Lingkungan Balang Sembok Kelurahan Putabangung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar.
Sementara itu, Safaruddin Supardi dari DPP GMPP Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan perlunya mempertanyakan apakah kelalaian itu disengaja atau sekadar kelalaian dalam menjalankan tugas di TPS.
"Perlu dipertanyakan sejauh mana bimbingan teknis para petugas KPPS yang diselenggarakan oleh KPU Selayar sebelum Pemilu 14 Februari 2024,"ungkap Supardi.
Di sisi lain, salah satu pemilih yang diduga ilegal, Jernih, S.PdI, mengungkapkan keberatannya atas label ilegal yang diberikan padanya.
"Saya merasa keberatan seakan-akan kami diarahkan dalam pemilu 2024 padahal saya terdaftar dalam DPT," ujar Jernih.
Pemungutan Suara Ulang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari 2024, dengan rincian TPS 17 Benteng Selatan untuk tingkatan PPWP, TPS 21 Benteng Selatan untuk tingkatan PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, serta TPS 2 Putabangun untuk tingkatan PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi.***