BULUKUMBA, SULSELLIMA.COM - Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba menggelar demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba pada Selasa (10/09/24), 
Aksi unjuk rasa menuntut pembatasan izin operasional toko ritel modern di daerah tersebut. Mereka kemudian melanjutkan aksinya dengan menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPRD sementara, Fahidin HDK, S.Pd.i, MM, di Ruang Aspirasi DPRD.
IMM Bulukumba mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membatasi jumlah toko ritel modern seperti Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret, yang menurut mereka berdampak negatif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Agus Salim, koordinator aksi, persaingan antara toko ritel modern dan UMKM lokal terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap inovasi usaha lokal.
“Kehadiran toko modern menekan keberadaan UMKM terutama dalam hal kelengkapan produk dan pelayanan. Ini menyulitkan usaha lokal untuk bersaing dan mewujudkan kearifan lokal dalam bentuk usaha modern,” ungkap Agus Salim.
IMM juga meminta Pemkab Bulukumba untuk mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang melindungi UMKM dari tekanan toko ritel modern. Mereka mendesak Pemkab untuk mengkaji ulang pemberian izin operasional bagi toko-toko ritel tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Fahidin dari Fraksi PKB menyatakan bahwa DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang pemberdayaan pasar rakyat dan pengaturan pusat perbelanjaan modern. Perda ini mengatur agar toko ritel modern menyediakan ruang khusus bagi produk-produk lokal.
“Kami akan memeriksa apakah toko ritel modern telah menyiapkan etalase khusus untuk produk lokal,” ujar Fahidin saat menerima aspirasi mahasiswa.
Mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipertanyakan oleh mahasiswa, Fahidin mengakui bahwa ia belum mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalokasikan dana CSR mereka.
"Kami akan menelusuri lebih lanjut mengenai dana CSR ini. Yang pasti, dana CSR harus dikelola secara transparan," tutupnya.
Aksi yang dilakukan oleh IMM Bulukumba ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam melindungi dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal di tengah persaingan dengan toko ritel modern.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih pada kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal.***