SELAYAR, SULSELLIMA.COM - Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan anggaran rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan terus berkembang. Setelah Kabupaten Bantaeng dan Sidrap, kini giliran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terseret ke dalam pusaran masalah serupa.
Informasi mengenai kasus tersebut terungkap setelah beredar kabar bahwa Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2024 dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Pihak kejaksaan meminta sejumlah keterangan, termasuk dokumen terkait pengelolaan anggaran.
Berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dari Kajati Sulsel, penyelidikan fokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD pada Sekretariat DPRD se-Sulsel, untuk tahun anggaran 2019-2024.
Kejadian tersebut dianggap sebagai dampak dari beberapa kasus serupa yang melibatkan DPRD di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, yang diduga terjerat korupsi dalam kondisi yang hampir sama.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Soetarmi, SH., MH, saat dikonfirmasi oleh media mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal.
"Masih penyelidikan, jadi kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Penyelidikan sifatnya masih tertutup," kata Soetarmi. Jumat (18/10/2024).
Selain itu, sumber lain mengungkapkan bahwa tiga pejabat dari Sekretariat DPRD Selayar telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap ketiga pejabat tersebut dijadwalkan berlangsung di Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Selasa, 22 Oktober 2024.
"Iya, benar. Sementara ini ada tiga orang yang dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik Kejati Sulsel. Jadwal pemeriksaannya pada hari Selasa, 22 Oktober 2024," kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kasus tersebut menambah deretan dugaan korupsi di lingkup DPRD Sulawesi Selatan, yang kini menjadi perhatian publik.***