BULUKUMBA, SULSELLIMA.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menyelenggarakan Hight Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang dihadiri seluruh Kepala Daerah dan unsur Forkopimda se Sulawesi Selatan ini digelar di Kawasan Tanjung Bira, Senin 18 November 2024.
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel.
HLM ini diselenggarakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk antisipasi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Diketahui, ada 8 kabupaten/kota yang menjadi pengukuran IHK di Sulsel. Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo.
Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (mtm) sebesar 0,15% pada Oktober 2024. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) untuk Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 1,53%.
Adapun inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebesar 0,68%.
Dalam pertemuan HLM itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan menjelaskan, bahwa diperlukan neraca pangan untuk pemantauan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD).
"Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru," jelasnya.
Untuk upaya pengendalian inflasi, kata dia, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong oleh Kabupaten/Kota.
Menjelang Nataru, Prof Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.
"Terkait pelaksanaan program, maka Kepala Daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi komitmen kuat Pj Gubernur Sulsel dalam pengendalian inflasi
Ia menjelaskan, bahwa komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel. Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Adapun Championship program pengendalian inflasi yang dilakukan secara end to end, berupa pengendalian inflasi sisi hulu didorong untuk membangun closed loop dan digitalisasi pertanian; pengendalian inflasi sisi antara melanjutkan program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep; sementara pengendalian sisi hilir menitik beratkan pada pengembangan mini distribution center pada setiap kota IHK.
Kepala BI menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Ada 4 poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut.
"Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” jelasnya. (*)