BULUKUMBA, SULSELLIMA.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
A. Firdaus Farma, Ketua BPP Imadiklus Indonesia
Aturan tersebut menghadirkan sejumlah perubahan signifikan dibanding regulasi sebelumnya, termasuk hilangnya beberapa struktur lama dan munculnya direktorat baru.
Demisioner Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (BPP Imadiklus) Indonesia, A. Firdaus Farma, memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti, atas capaian ini. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya progresif untuk memperkuat tata kelola pendidikan, terutama dengan memperhatikan tiga jalur utama: pendidikan formal, informal, dan non-formal.
"Dalam waktu yang sangat singkat, Prof. Mukti berhasil menyusun tata kelola organisasi yang sangat sempurna untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Naskah peraturan ini telah kami bagikan kepada pengurus BPP Imadiklus Indonesia untuk dipelajari dan menjadi bahan diskusi," ujar Firdaus.
Salah satu poin penting dari aturan ini adalah pembentukan struktur baru, yakni Direktorat Pendidikan Non-Formal dan Informal. Firdaus menyebutkan bahwa keberadaan direktorat ini sangat efektif dalam mendukung upaya pemberantasan buta aksara yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.
"Kami berharap peraturan ini dapat dijalankan sebagai pedoman untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Munculnya direktorat ini memberikan harapan baru, khususnya dalam menangani pendidikan non-formal dan informal," tambahnya.
Peraturan ini tidak hanya menandai reformasi struktural di tubuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan secara menyeluruh. Dengan adanya perubahan ini, harapan besar muncul untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini kurang terjangkau oleh pendidikan formal.
Masyarakat dan para pemangku kepentingan kini menantikan implementasi aturan ini agar dapat berjalan efektif sesuai dengan visi besar untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia.***