SELAYAR, SULSELLIMA.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar menggelar sosialisasi terkait penginputan data dalam aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Program Jaga Desa Kejaksaan RI, Kamis (27/2/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar itu dihadiri oleh camat, pendamping lokal desa, kepala desa, serta operator desa dari seluruh wilayah kabupaten.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Aplikasi Jaga Desa memungkinkan pemantauan real-time penggunaan anggaran, pemetaan permasalahan di setiap desa, serta penanganan cepat terhadap pengaduan masyarakat.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Selayar, Alim Bahri, S.H., menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi guna mencegah potensi penyimpangan.
"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya, masih banyak kepala desa serta perangkat desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa. Maraknya laporan pengaduan dari masyarakat juga menjadi perhatian serius," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aplikasi Jaga Desa bukan sekadar alat pemantauan, tetapi juga pendamping dan pengawas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan teknologi ini, diharapkan aparatur desa lebih disiplin dalam menyalurkan anggaran sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko dalam pengelolaan dana desa secara nasional. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk 75.250 desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Selayar.
Alim Bahri juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pengawasan dana desa. Ia berharap Kementerian Desa PDT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah daerah, serta aparat desa dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa serta kepatuhan terhadap regulasi.***