SULSELLIMA.COM - Tentunya tulisan ini bukanlah untuk menyinggung angan-angan masyarakat yang menginginkan satu sapi untuk satu keluarga seperti yang pernah dijanjikan dalam program andalan salah satu paslon pada perhelatan Pilkada di Bulukumba, yang baru saja saya temukan pemenangnya. 
Dr. Supriadi, S.P, M.Si (Anggota Komisi 2 DPRD Bulukumba)
Meskipun janji tersebut mengusung harapan besar bagi para peternak, kenyataannya pemberian sapi langsung kepada masyarakat sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan.
Sebagai anggota DPRD, kami merasa penting untuk berbagi pengalaman mengenai pencarian anggaran pengadaan sapi ternak untuk masyarakat, apalagi kadang aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami sering kali menggaungkan aspirasi untuk bantuan hibah sapi ini.
Suatu ketika, saya mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan sapi ternak sebagai bentuk bantuan kepada peternak di daerah kami dalam rapat bersama komisi 2 DPRD Kabupaten Bulukumba.
Namun, kami terkejut saat mengetahui bahwa ternyata anggaran untuk program tersebut tidak ada pada rencana anggaran penerimaan dan belanja daerah kabupaten Bulukumba tahun 2025.
Sebagian besar anggaran di bidang peternakan hanya dalam bentuk bantuan stek untuk rerumputan pakan ternak dan semen untuk inseminasi buatan.
Untuk mengetahui lebih lanjut, saya pun berkesempatan untuk bertemu dan berkonsultasi langsung dengan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pengembangan sapi potong.
Apa yang saya temui dalam pertemuan tersebut sangat menarik. Ternyata, program pemberian sapi secara langsung kepada masyarakat, yang sering menjadi harapan banyak orang, sudah tidak lagi menjadi fokus utama di Dinas Peternakan.
Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan ini. Rendahnya jumlah masyarakat yang dapat dijangkau melalui bantuan sapi langsung menjadi salah satu masalah utama dalam program tersebut.
Program pemberian sapi, meskipun terlihat menjanjikan, ternyata tidak dapat mencakup seluruh peternak yang membutuhkan.
Banyak masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki skala usaha kecil tidak dapat menerima bantuan ini, karena keterbatasan anggaran dan proses distribusi yang sering tidak merata.
Selain itu, pemberian sapi secara langsung cenderung lebih menguntungkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk merawat dan mengelola ternak dengan baik dan mempunyai akses lebih dekat ke pemerintah atau anggota DPRD yang sering menyalurkan bantuan dalam bentuk pokok pikiran anggota DPRD, sementara peternak pemula atau yang kurang berpengalaman sering kali kesulitan untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal.
Alhasil, meskipun anggaran yang disiapkan cukup besar, dampak pembagian sapi gratis pun jadi tidak maksimal, karena hanya menjangkau segelintir orang saja, bahkan sering kali dijadikan alat untuk meraih suara pada perhelatan pemilu dan pilkada bagi Sebagian oknum saja.
Program pembagian sapi juga kerap dinilai tidak tepat sasaran. Salah satunya, bantuan ternak pejantan yang diberikan kepada peternak sering kali dijual dalam beberapa tahun setelahnya, sehingga tidak memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Sebuah program yang sebenarnya memiliki anggaran yang cukup besar, justru tidak memberikan dampak yang maksimal.
Berkaca dari hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa kita perlu mencari alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengembangkan sektor peternakan.
Salah satu solusi yang muncul adalah program inseminasi buatan (IB), yang kini lebih banyak diterapkan oleh pemerintah.
Program ini diklaim efektif untuk memperbaiki kulaitas ternak menggunakan input yang sangat murah dan efisien.
Program inseminasi buatan ini bukan hanya lebih murah, tetapi juga jauh lebih tepat sasaran.
Dengan meningkatkan kualitas ternak melalui IB, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan jumlah sapi yang sehat dan produktif tanpa mengandalkan pembagian ternak yang hanya memberikan manfaat sementara.
Sebagai gambaran, satu kali inseminasi buatan pada sapi betina dapat menghasilkan anakan sapi produktif dan berkualitas dalam setahun, dengan ukuran yang besar dibandingkan pembelian sapi ternak yang memerlukan biaya lebih besar.
Dengan input yang relatif rendah, inseminasi buatan dapat meningkatkan populasi ternak unggul dalam waktu singkat, memberikan manfaat yang lebih luas, dan lebih mudah dijangkau oleh peternak di berbagai daerah.
Kami berharap agar program ini dapat lebih digalakkan, baik dari sisi anggaran maupun dari segi pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat memberi dampak positif yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan peternak secara berkelanjutan.
Data dari Dinas Peternakan Provinsi menyebutkan bahwa ada sekitar 21.000 ekor indukan sapi produktif yang ada di Bulukumba yang bisa diberi perlakuan IB.
Keberhasilan IB pada angka 50 % saja akan mampu melahirkan lebih dari sepuluh ribu ekor anakan sapi dengan kualitas yang baik.
Sebagai anggota DPRD kami berharap pihak pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan sosialisasi tentang program inseminasi buatan ini di tingkat daerah.
Penting juga untuk meningkatkan jumlah dan kualitas inseminator yang ada dan merata di setiap kecamatan agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Ini adalah langkah yang lebih bijak, yang tidak hanya bergantung pada pemberian sapi, tetapi juga pada upaya berkelanjutan yang bisa mengangkat kesejahteraan peternak dalam jangka panjang.
Mari kita berhenti mengharapkan pembagian sapi yang kurang efektif dan fokus pada pengembangan potensi yang ada, demi kemajuan sektor peternakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.***
Penulis: Dr. Supriadi, S.P, M.Si (Anggota Komisi 2 DPRD Bulukumba)